ORGANISASI DAN MANAJEMEN

     1.     BENTUK ORGANISASI

     ·        Menurut Hanel

  Bentuk organisasi yaitu suatu system ekonomi atau social tekhnik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan.

   Sub system koperassi terdiri dari :
  

- Individu yaitu pemilik dan konsumen akhir

- Pengusaha peroranga atau kelompok ( pemasok atau supplier)

- Bada usaha yang melayani usaha dan masyarakat

     ·        Menurut Ropke

  Yaitu identifikasi cirri khusus

- Kumpulan sejumlah individu dengan tujuan yang sama seperti kelompok koperasi

- Kelompok usaha untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi seperti swadaya kelompok koperasi

- Pemanfaatan koperasi secara bersama oleh anggota seeperti perusahaan koperasi

- Koperasi bertugas untuk menunjang kebutuhan para anggotanya seperti penyediaan barang dan jasa

  Sub sistem koperasinya terdiri dari :

- Anggota koperasi

- Badan usaha koperasi

- Organisasi koperasi

     ·        Menurut di Indonesia

  Bentuknya seperti rapat anggota,pengurus,pengelola dan pengawas.Rapat anggota seperti wadah aanggota untuk mengambil keputusan.

Pemegang kekuasaan tertinggi,dengan tugas :

- Penetapan anggaran dasar

- Kebijakan umum (manajemen,organisasi & usaha koperasi)

- Pemilihan,pengangkatan & pemberhentian pengurus
- Rencana kerja,Rencana Budget dan pendapatan serta pengesahan laporan keuangan

- Pengesahan pertanggung jawaban

- Pembagian SHU

- Penggabungan,pendirian dan peleburan

     2.     Hirarki Tnggung Jawab

     ·        Pengurus

Tugas pengurus yaitu :

- Mengelola koperasi dan usahanya

- Mengajukan rancangan rencana kerja,budget dan belanja koperasi

- Mengajukan laporan keuangan & pertanggung jawaban

- Maintance daftar anggota dan pengurus

     ·        Wewenang

- Mewakili koperasi di dalam dan luar pengadilan

- Meningkatkan peran koperasi

     ·        Pengawas

  Yaitu Perangkat organisasi  yang dipilih dari anggota dan diberi mandate untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi & usaha koperasi 

Menurut UU 25 th 1992 pasal 39 :

Pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan kebijkan dan pengelolaan koperasi dan berwenang meneliti catatan yang ada dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

     ·        Pengelola

  Seperti karyawan atau pegawai yang diberikan kuasa dan wewenang pengurus untuk mengembangkan usaha dengan efisien dan professional,hubungannya dengan pengurus bersifat kontrak kerja,diangkat dan di berhentikan oleh pengurus.

     3.     Pola Manajemen

- Rapat anggota

- Pengurus

- Pengawas

- Pengelola

     ·        Rapat anggota

Diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 22,yaitu :

    1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

    2. Rapat Anggota dihadiri oelh anggota yang pelaksanaannya

diatur dalam angagaran Dasar.

Dalam Rapat Anggota menetapkan juga :

- Anggaran Dasar ( AD ) / Anggaran Rumah Tangga ( ART )

- Kebijaksanaan Umum KOperasi.

- Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus, badan

Pemeriksa, dan Dewan Penasehat / pengawas.

- Rencana Kerja, APB Joperasi dan pengesahan laporan keuangan.

- Pengesahan pertanggungjawaban pengurus.

- Pembagian Sisa hasil Usaha.

     ·        Pengurus

  Di atur dalam Pasal 29 ayat 2 UU No. 25 Tahun 1992 menyebutkan “bahwa Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat Anggota.

Sedangkan Tugas Pengurus yaitu :

- Mengelola Koperasi dan Usahanya.

- Mengajukan rencana kerja serta APB KOperasi.

- Menyelenggarakan Rapat Anggota.

- Mengajukan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban tugas.

- Menyelengarakan pembukuan keuangan.

- Memelihara buku daftar anggota dan pengurus.

     ·        Pengawas

  Diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No 25 Tahun 1992

Pengawas bertugas :

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.

b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.

Dan Pengawas berwenang :

a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.

b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
c. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya

terhadap pihak ketiga.

      ·        Pengelola

  Pengelola ( Manajer ) koperasi adalah mereka yang diangkat dan diperhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan koperasi secara efisien dan profesional.

Kedudukan pengelola adalah sebagai karyawan / pegawai yang diberi kuasa dan weweang oleh pengurus.

Tugas dan tanggung jawan pengelola :

- Membantu memberikan usulan kepada pengurus dalam

menyusun perencanaan.

- Merumuskan pola pelaksanaan kebijaksanaan pengurus

secara efektif dan efisien.

- Membantu pegurus dalam menyusun uraian tugas

bawahannya.

- Menentukan standart kualifikasi dalam pemilihan dan promosi

pegawai.

Sumber :

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:DhxPzCZw9GwJ:ahim.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/10272/Organisasi%2BKoperasi%2B(III).ppt+&hl=en&gl=id&pid=bl&srcid=ADGEESgE7MJ_Qzu-o0Bz-ht-pkN9IQg-rlSyDgGEX-bxWGMeqjbvAy9eVx_sIt9wfgdg3vlZD8dIL-s5_9leTjAyrz3D-HlwaaRppKSxRynOnJX3SF8Ux1QGlktyh4Ap6ux4fmFysXt_&sig=AHIEtbQgD0UlWkpMQXB5__6MUPTgPJEpLA

POKOK BAHASAN 8 : MASALAH POKOK PEREKONOMIAN INDONESIA

1. Pengangguran

Pengangguran akan menyebabkan perekonomian berada kondisi dibawah kapasitas penuh, suatu kapasitas yang diharapkan. Pengangguran akan menyebabkan beban angkatan kerja yang benar-benar produktif menjadi semakin berat, disamping secara sosial pengangguran akan menimbulkan kecendrungan masalah-masalah kriminal dan masalah sosial lainya.

Jenis-jenis pengangguran:

1. Pengangguran friksionil
2. Pengangguran struckural
3.  Pengangguran teknologi
4. Pengangguran siklikal
5. Pengangguran musiman
6. Pengangguran tidak kentara

2. Inflasi

Inflasi sering diartikan sebagai suatu kecendrungan naiknya harga-harga secara umum dalam waktu dan wilayah tertentu.

Poin penting mengenai inflasi :

• Diwarnai harga-harga komoditi secara umum, atau dapat dikatakan hampir setiap komoditi mengalami kenaikan.
• Dapat diketahui dan dihitung jika telah berjalan dalam kurun waktu tertentu dan dalam wilayah tertentu.

sumber:

[PDF]

MASALAH-MASALAH POKOK PEREKONOMIAN INDONESIA

elearning.gunadarma.ac.id/.../perekonomian_indonesia/bab8-masalah...

POKOK BAHASAN 7 : KEBIJAKSANAAN PEMERINTAHAN

1. KebijaksanaanSelama

• Selama periode 1966-1969

Kebijakan pemerintah pada massa ini lebih diarahkan kepada proses perbaikan dan pembersih semua sektor dari unsur-unsur peninggalan pemerintah orde lama,terutama pada paham komunis .selain itu masa ini juga di isi dengan kebijakan pemerintah dalam mengupayakan penurunan tingkat inflansi yang masih sanga ttinggi ,kebijakan ini cukup berhasil menekan inflasi dari +/- 650 %  menjadihanya  +/- 10 % saja, suatu prestasi ekonomi yang tidak kecil.

• Periode Pelita I

Kebijakan pada periode Pelita ini dimulai dengan peraturan No 16 tahun 1970, mengenai penyempurnaan tata niaga bidang eksport dan import dan peraturan Agustus 1971, mengenai devaluasi mata uang Rupiah terhadap Dolar.

• Periode Pelita II

Periode ini diisi dengan kebijaksanaan mengenai perkreditan untuk mendorong para eksportir kecil dan menengah, disamping untuk mendorong kemajuan usaha kecil dengan produk Kredit Investasi Kecil (KIK).

• Periode Pelita III

Periode ini diwarnai dengan devisitnya neraca perdagangan Indonesia, yang disebabkan karena diterapkannya tindakan proteksi dan kuota oleh Negara-negara pasaran komoditi ekspor Indonesia.

• Periode Pelita IV

Beberapa kebijaksanan pemerintah pada periode ini, yaitu; Kebijaksanaan  INPRES No. 4 tahun 1985, Paket Kebijaksanaan 6 Mei 1986 (PAKEM), Paket Devaluasi 1986,Paket Kebijaksanaan 25 Oktober 1986,Paket Kebijaksanaan 15 Januari 1987,dll.

• PeriodePelita V

Kebijaksanaan pemerintah selama pelita V lebih diarahkan kepada pengawasan, pengendalian, dan upaya kondusif guna mempersiapkan proses tinggal landas menuju rencana pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua.

2. Kebijaksanaan Moneter

Yang dimaksud dengan kebijaksanaan moneter adalah sekumpulan tindakan pemerintah didalam mengatur peekonomian melalui peredaran uang dan tingkat suku bunga. Kebijaksanaan ini di tempuh untuk mengantisipasi pengaruh-pengaruh baik yang positif atau sebaliknya, dari peredaran uang dan tingkat suku bunga yang berlaku di masyarakat.

3. Kebijaksanaan Fisikal

Suatu tindakan pemerintah didalam mengatur perekonomian melalui anggaran belanja Negara, dan biasanya dikaitan dengan masalah perpajakan, meskipun tidak selalu demikian, namun orang lebih melihat kebijaksanaan fisikalsebagaikebijaksanaanpemerintah di sektorperpajakan.

4. Kebijaksanaan Fisikal dan Moneter di Sektor Luar Negeri

Di dalam sektor luar negeri, kedua kebijaksanaan ini memeiliki istilah lain, yang didalam istilah tersebut terdapat kombinasi keduanya. Istilah yang di maksud adalah: kebijaksanaan menekan pengeluaran dan kebijaksanaan memindah pengeluaran.

sumber:

Kebijaksanaan Pemerintah - UG E-learning

elearning.gunadarma.ac.id/.../bab7-kebijaksanaan_pemerintah.pdf

POKOK BAHASAN 6 : PERAN SEKTOR LUAR NEGERI PADA PEREKONOMIAN NEGARA

1. Perdagangnaantar Negara

• Pertama, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi oleh komoditi yang dihasilkan dalam negeri.
• Kedua, karena terbatasnya konsumen, tidak semua hasil produksi dapat dipsarkan di dalam negeri. Jadi perlu dicari pasar luar negeri.
• Ketiga, sebagai sarana untuk melakukan proses alih tekhnologi.

2. Hambatan-Hambatan Perdaganganantar Negara

• Hambatan Tarif

    Yaitu suatu nilai tertentu yang dibebankan kepada suatu komoditi luar negeri tertentu yang akan memasuki suatu Negara (komoditi import).

• Hamabatan Quota

    Yaitu termasuk jenis hambatan perdagangan luar negeri yang lazim diterapakan oleh suatu Negara untuk masukan komoditi impor ke negaranya.

• Hambatan Dumping

    Yaitu suatu tindakan dalam menetapkan harga yang lebih murah di luar negeri disbanding harga di dalam negeri untuk produk  yang sama.

• Hambatan Embargo/Sanksi Ekonomi

    Yaitu jika suatu  Negara  yang karena tindakannya di anggap melanggar HAM, melanggar wilayah kekuasaan suatu Negara, akan menerima/dikenakan sanksi ekonomi oleh Negara lain(PBB).

3. Neraca Pembayaran Luar Negeri  Indonesia

            Neraca pembayaran luar negari Indonesia juga merupakan suatu bentuk pelaporan yang sistematis mengenai segala transaksi ekonomi yang diakibatkan oleh adanya kebijaksanaan dan kegiatan ekonomi di sector luar negeri.

Pos dalam neraca pembayaran luar negeri Indonesia,yaitu:

• Neraca Perdaganan
• Neraca Jasa
• Neraca Berjalan
• Neraca Lalu Lintas Modal
• Selisih yang belum diperhitungkan
• Neraca Lalu Lintas Moneter

4. Peran Kurs Valuta Asing

         Kurs Valuta Asing adalah nilai tukar yang menggambarkan banyaknya rupiah yang harus dikeluarkan untuk mendapat satu unit dollars dalam kurun waktu tertentu.Kurs Valuta Asing mulai muncul ketika transaksi ekonomi sudah mulai melibatkan dua Negara (matauang) atau lebih, tentunya sebagai alat untuk menjembatani perbedaan mata uang di masing-masing Negara.

sumber:
[PDF] 
PERAN SEKTOR LUAR NEGERI PADA PEREKONOMIAN ...
elearning.gunadarma.ac.id/.../perekonomian_indonesia/bab6-peran_s...

POKOK BAHASAN 5 : ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

1. Perkembangan Dana Pembangunan Indonesia

Dari segi perencanaan di Indonesia,APBN adalah merupakan konsep perencanaan pembangunan yang memiliki jangka pendek,karena itulah APBN selalu disusun setiap tahun.APBN disusun agar pengaalokasian dana pembangunan dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip berimbang dan dinamis. Hal tersebut perlu diperhatikan mengingat tabungan pemerintah yang berasal dari selisih antara penerima dalam negeri dengan pengeluaran rutin,belum sepenuhnya menutupi kebutuhan biaya pembangunan Indonesia.

Meskipun PELITA ke PELITA jumlah tabungan pemerintah sebagai sumber pembiyaan pembangunan terbesar, terus mengalami peningkatan, namun konstribusinya tehadap keseluruhan dana pembangunan yang dibutuhkan masih jauh dari yang diharapkan. Dengan ini pinjaman luar negeri, masih cukup besar. Namun demikian mulai tahun terakhir PELITA I,prosentase tabungan pemerintah sudah mulai lebih besar di banding pinjaman luar negeri.

2. Proses Penyusunan Anggaran

Penyusunan anggaran biasanya menggunakan tahun fisikal dan bukan tahun masehi sehingga proses penyusunan oleh departemen atau lembaga pemerintahan  departemen sudah dimulai 1 April tahun yang bersangkutan.

Selanjutnya DUK dan DUP tersebut, antara bulan agustus dan September akan di ajukan dan disampaikan ke BAPPENAS dan Ditjen Anggaran Departemen Keuangnan.

Pada proses tersebut BAPPENAS akan menyesuaikan isi DUK dan DUP dengan pemikiran penerimaan dalam negeri dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

Dan jika angggaran disetujui oleh pemerintah, maka akan dituangkan kembali dalam bentuk isi dan proyek (DIP), departemen atau lembagga pemerintah yang bersangkutan.

3. Perkiraan Penerimaan Negara

Bersumber dari penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri :

• Penerimaan dalam negeri

Pertama, peneerimaan dalam negeri untuk tahun awal setelah masa pemerintahan orde baru masih cukup mengantungkan pada penerimaan dari ekspor migas.

• Penerimaan luar negeri

Meskipun untuk selanjutnya bantuan luar negeri (hutang bagi Indonesia) tersebut makin meningkat jumlahnya, namun selalu diupayakan suatu mekanisme pemanfaatan dengan prioritas sektor-sektor yang lebih produktif. Dengan demikian bantuan tersebut dapat dikelola dengan baik.

4. Perkiraan Pengeluaran Negara

• Pengeluaran Rutin Negara seperti : Pengeluaran untuk belanja pegawai,untuk belanja barang,untuk subsidi daerah otonom,untuk membaya bunga dan cicilan hutang.
• Pengeluaran Pembangunan seperti : Pengeluaran untuk berbagai departemen atau negara,untuk anggaran pembangunan daerah.

5. Dasar Perhitungan Perkiraan Penerimaan Negara

• Penerimaan dalam negeri dari migas ( produksiminyak rata-rata perhari, harga rata-rata ekspor minyak mentah)
• Penerimaan dalam negeri diluar migas (pajak penghasilan,pajak pertmbahan nilai, ekspor bumi dan bangunan penerimaan bukan pajak, penerimaan hasil penjualan BBM, bea masuk, cukai, bea materai)
• Penerimaan pembangunan (dari penerimaan bantuan program dan bantuan proyek).

sumber:
PDF] 

(APBN) 'G

elearning.gunadarma.ac.id/.../bab5 anggaran_pendapatan_dan_belan...